Penghematan Anggaran Penting untuk Perampingan Menteri dan Wamen

thaiofwedgwood.com – Penghematan anggaran melalui perampingan jumlah menteri dan wakil menteri (wamen) dianggap krusial menyusul demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Dalam responnya, Presiden Prabowo menyatakan akan mencabut tunjangan DPR serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Keputusan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas nasional dan merespons protes masyarakat.

Subarsono, dosen dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, menilai langkah tersebut tepat bagi Presiden untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Ia juga menyarankan supaya Presiden mempertimbangkan evaluasi terhadap tunjangan yang diterima oleh para menteri dan wamen.

Namun, situasi ini menyoroti bahwa gaji dan tunjangan para pejabat penting untuk dievaluasi, meskipun masalah tersebut tidak menjadi pusat perhatian pada saat demonstrasi. Subarsono mengungkapkan bahwa persoalan kenaikan tunjangan DPR lebih mendesak untuk diurus, mengingat jumlah anggota DPR lebih banyak dibandingkan dengan menteri dan wamen.

Saat ini, di bawah pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming, terdapat 48 menteri dan 55 wamen, dengan rencana penambahan kementerian baru yang berpotensi meningkatkan jumlah tersebut. Subarsono menekankan pentingnya perampingan kementerian daripada sekadar menggugat tunjangan karena jumlah menteri yang cukup banyak menjadi beban bagi anggaran negara.

Dari ketersingkapan kerusuhan akibat demo, diharapkan pemerintah dan DPR lebih responsif dan mendengarkan suara masyarakat sebelum mengambil keputusan. Kebijakan harus dirumuskan secara matang, dengan melibatkan kajian akademis dan umpan balik masyarakat agar lebih sejalan dengan kebutuhan publik.