Perppu Dinilai Sebagai Solusi Konstitusional Biaya Haji APBN

thaiofwedgwood.com – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, menekankan pentingnya pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mendukung subsidi biaya penerbangan haji tahun 2026. Dalam konteks lonjakan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar dolar, sekitar Rp1,77 triliun perlu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fahri menjelaskan bahwa Perppu menjadi alat hukum konstitusional yang memungkinkan pemerintah mengambil tindakan cepat dalam situasi darurat.

Menurut Fahri, penerbitan Perppu merupakan langkah yang relevan dan strategis bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kenaikan biaya penerbangan haji. Ia berpendapat bahwa keputusan ini sangat berkaitan dengan kondisi faktual yang dihadapi, sebab undang-undang yang ada belum memadai untuk mengantisipasi permasalahan ini. Dengan adanya Perppu, pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat untuk melindungi para jemaah haji.

Fahri juga menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warganya, terutama dalam situasi sulit seperti ini. Negara, dalam kapasitasnya, diperlukan untuk memberikan perlindungan serta kepastian bagi jemaah haji yang terdampak. Penegasan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan warganya, terutama saat menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.

Dalam konteks pelaksanaan ibadah haji, upaya untuk mengatasi kendala biaya penerbangan sangat vital. Melalui pengesahan Perppu, diharapkan ketersediaan dana dan langkah-langkah strategis dapat mengurangi beban jemaah haji dan menjaga kelancaran pelaksanaan ibadah yang merupakan kewajiban umat Islam.