thaiofwedgwood.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa perusahaan tidak akan memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan dalam impor bahan bakar minyak (BBM) tambahan bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Simon menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga BBM di tingkat konsumen, sambil menggarisbawahi tanggung jawab Pertamina dalam meningkatkan ketahanan energi.
Pernyataan tersebut disampaikan Simon usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (19/9). Ia menjelaskan bahwa saat ini Pertamina juga memiliki banyak tugas penting lainnya, termasuk meningkatkan lifting bersama kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas.
Sebagai bagian dari upaya ini, beberapa badan usaha yang mengelola SPBU swasta, seperti Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil, telah setuju untuk melakukan impor BBM tambahan lewat Pertamina. BBM tambahan ini berasal dari kuota yang ditentukan pemerintah untuk sektor swasta. Untuk tahun 2025, pemilik SPBU swasta akan mendapatkan kuota yang lebih besar, yaitu 10 persen lebih dibandingkan tahun lalu.
Namun, Simon juga mencatat bahwa meskipun kuota meningkat, kekurangan stok di beberapa SPBU tetap terjadi, menyebabkan beberapa karyawan terpaksa dirumahkan. Mengatasi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, merekomendasikan agar SPBU swasta melakukan impor melalui skema business to business (B2B).
Dalam implementasi impor ini, Pertamina berkomitmen untuk transparan dan terbuka, menerapkan mekanisme open book untuk menjaga harga tetap stabil bagi konsumen. Simon menekankan bahwa kolaborasi ini penting agar operasional badan usaha swasta tetap berkelanjutan dan komersial.