Prematurnya Kebijakan Mengakibatkan Nasib Buruk Warga Terblokir

thaiofwedgwood.com – Kebijakan pemblokiran rekening tanpa aktivitas transaksi yang diberlakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi sorotan, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas. Cerita seorang individu yang tidak bisa mengakses rekening tabungannya untuk pendidikan anaknya akibat pemblokiran ini menyoroti masalah serius dalam pengawasan sistem keuangan.

Menurut penuturan Syaifudin, Dosen Pendidikan Sosiologi dari FISH UNJ, banyak masyarakat yang juga mengalami hal serupa, merasa terjepit oleh regulasi yang tidak memperhatikan realitas sosial. Pemblokiran rekening oleh pihak bank, dalam hal ini, berakar dari kebijakan yang mengklasifikasikan rekening tanpa transaksi lebih dari tiga bulan sebagai berpotensi melakukan aktivitas ilegal. Hal ini menciptakan norma baru yang menetapkan agar individu harus aktif secara finansial untuk dianggap sah.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik, di mana mereka yang menyimpan uang dengan cara konservatif, seperti untuk pendidikan anak, justru menjadi korban. Pendekatan ini tidak hanya mendiskreditkan mereka yang tidak mampu bertransaksi secara aktif, tetapi juga memaksakan standar tertentu dalam cara berinvestasi yang dianggap “aman” oleh negara.

Akibat dari kebijakan ini adalah munculnya ketidakpastian di kalangan masyarakat yang ingin berpartisipasi secara legal dalam sistem ekonomi. Tanpa penelitian dan kajian yang mendalam, kebijakan ini berjalan secara prematur, menimbulkan kerugian bagi individu yang pada dasarnya hanya ingin menjaga dana untuk kebutuhan penting. Ketimpangan dalam sistem finansial ini menunjukkan bahwa regulasi yang dihadirkan pemerintah perlu dipertimbangkan ulang agar lebih inklusif dan sensitif terhadap perbedaan kondisi sosial-ekonomi.